Makalah Geografi Perencanaan dan Pengembangan WilayahEDUARDUS KOPA

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, saya dapat menyusun dan menyelesaikan makalah mengenai “PEWILAYAHAN” ini dengan baik dan tepat waktu.

Tak ada gading yang tak retak, dari lubuk hati yang terdalam, saya menyadari bahwa makalah ini begitu jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,saya sangat menantikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki makalah-makalah yang mungkin akan saya buat dimasa mendatang.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya menyusun makalah ini. Juga terima kasih kepada anda yang telah bersedia membaca makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.

Malang, February 2013

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mekanisme perencanaan pembangunan wilayah nasional berjalan melalui dua pendekatan utama, yaitu pembangunan sektoral dan regional. Hasil dua pendekatan diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan bekembang atas dasar kekuatan sendiri dan mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila. Kenyataannya, upaya menciptakan keselarasan dan keserasian dua strategi tersebut merupakan hak pelik, bahkan cenderung kontradiktif dan dikotomis.

Dalam perkembangannya pendekatan pertama (sektoral) nampak lebih menonjol dan semakin mengua dibanding pendektan kedua (regional), hal ini dapat dilihat dari orientasi pembangunan yang secara tegas meletakkan aspek pertumbuhan ekonomi ( econimoc growth) sektoral sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan. Disamping telah memberikan hasil yang memuaskan seperti pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan perkapita naik, namun orientasi tersebut ternyata telah menimbulkan beberapa masalah, salah satu diantaranya adalah tidak meratanya distribusi kegiatan dan hasil pembangunan, sehingga beberapa agenda permasalahan pembangunan, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, ketimpangan antar wilayah (kota-desa, pusat-daerah), sering digunakan sebagai contoh produk model pembangunan (sektoral) yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dapat dimengerti karena untuk mengajar pertumbuhan yang tinggi serta efesiensi, pembangunan diutamakan pada kegiatan-kegitan yang palinh produktif, terutama kegiatan ekspor produksi primer seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sementara itu untuk mengadakan barang-barang konsumsi dan mengurangi ketergantungan impor, yang dikembangkan di kota-kota besar. Akibatnya tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan sumber alam serta kota-kota besar. Dari sinilah persoalan ketimpangan wilayah sebagai agenda utama pembangunan regional berawal dan terus berkembang.

Ketidakmerataan pembangunan antar sektor dan antar wilayah munul serta nyata dalam beberapa bentuk dualisme, yaitu antar sektor pertanian yang semakin menurun peran dalam produktivitasnya, namun menampung tenaga kerja yang cukup banyak dan sektor industri yang enderung intensive dengan daya serap tenaga kerja rendah namun kontribusinya semakin meningkat. Demikian pula halnya dengan sektor jasa dan perdangan yang semakin jauh meninggalkan sektor pertanian. Lebih lanjut ketidakmerataan aspek demografis dan sumberdaya alam serta kebijakan pemerintah dalam memberikan andil yang cukup besar dalam ketimpangan wilayah. Dikotomi Jawa(pusat) dan luar Jawa (pinggiran), Kawasan Timur Indonesia ( KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antara perdesaan dan perkotaan adalah kasus nyata pembangunan wilayah Indonesia. Fakta-fakta tersebut merupakat suatu contoh adanya masalah pembangunan dilihat dalam dimensi ruang (wilayah).

Strategi pembangunan yang hanya mendasarkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek distribusi (pemerataan), perluasan kesempatan kerja, penghapusan kemiskinan serta aspek wilayah, walaupun pada tahp awalnya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namin akhirnya akan mengalami berbagai masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut tentunya diperlukan kebijaksanaan yang menangani masalah ruang, dalam hal ini adalah kebijaksanaan pengembangan wilayah. Kebijaksanaan ini berkenaan dengan lokasi dimana pembangunan tidak terjadi pada tiap bagian wilayah dengan merata. Pemerataan perencanaan wilayah adalah untuk menghubungkan kegiatan yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Friedmann. 1966 : 5)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Menyebaratakan pembangunan dan menghindarkan

pemusatan kegiatan ( kesenjangan).

2. Bagaimana menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai

kegiatan pembangunan.

3. Bagaimana arah dari kegiatan pembangunan ( prioritas wilayah ).

1.3. Tujuan

1. Menyebarkan pembangunan dan menghindari pemusatan

pembngunan yang berlebihan pada wilayah tertentu.

2. Keserasian dan koordinasi antar kegiatan pembangunan (sektoral

di daerah).

3. Arahan kegiatan pembangunan (prioritas wilayah).

BAB II

ISI

2.1. Pengertian Pewilayahan

Pewilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula. Pembagiannya dapat mendasarkan pada criteria-kriteria tertentu seperti administrative, politis, ekonomis, sosial, cultural, fisis, geografis, dan sebagainya.

Pewilayahan di Indonesia berhubungan erat dengan pemerataan pembanguynan dan mendasarkan pembagiannya pada sumberdaya-sumberdaya local, sehingga prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikeloila sebaik-baiknya.

Pewilayahan untuk perencanaan pengembangan wilayah di Indonesia bertujuan untuk :

1. menyebaratakan pembangunan sehingga dapat dihindarkan adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebih-lebihan di daerah tertentu;

2. menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah;

3. memberikan pengarahan kegiatan pembangunan, bukan saja pada para aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi juga kepada masyarakat umum dan para pengusaha (Hariri Hady, 1974).

Pewilayahan ditinjau dari berbagai negara mempunyai corak/ragam yang bermacam-macam. Hal ini dikarenakan masing-masing negara memiliki present problems yang memang sangat bervariasi.

2.2. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Peranannya

Perkembangan wilayah berkenaan dengan dimensi spasial (ruang) dari kegiatan pembangunan. Didasari pemikiran bahwa kegiatan ekonomi terdistribusi dalam ruang yang tidak homogen, oleh karena lokasi memiliki potensi dan nilai relatif terhadap lokasi lainnya, maka kegiatan yang bertujuan ekonomi maupun sosial akan tersebar sesuai dengan potensi dan relatif lokasi yang mendukungnya (Luthfi, 1994).

Begitu pula kesejahteraan penduduk akan tergantung pada sumber daya dan aksebilitasnya terhadap suatu lokasi, dimana eskonomi terikat (Richardson, 1981 : 270). Usaha-usaha untuk mengaitkan kegiatan ekonomi sektor ekonomi sektor industri dengan sektor pertanian, atau pengkaitan beberapa jenis industri akan sulit tercapai tanpa memperhatikan aspek ruang, karena masing-masing terpisah oleh jarak geografis. Olek karena itu, arti pembangunan juga perlu diberi perspektif baru sebagai upaya pengorganiasaian ruang (luthfie, 1994). Untuk tujuan ini maka pendekatan pengembangan wilayah yang mmenyangkut aspek tata ruang mendapatkan peranannya.

Pendekatan melaui pengembangan wilayah ii mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, akan didasari pengenalan pengenalan yang lebih baik atas penduduk dan budaya pada berbagai wilayah, serta pengenalan atas potensu unit daerah. Sehingga untuk memudahkan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi, kapasitas serta problem khusus daerah tersebut. Denagn pengembangan wilayah ini dapat diharapkan kemungkinan lebih baik untuk memperbaiki keseimbangan sosial ekonomi antar wilayah (Friedmann, 1979 : 38).

Alasan politis diterapkannya perencanaan pengembangan wilayah antara lain adalah bahwa pembangunan nasional yang terlalu bersifat sektoral dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lokasi, atau bagaiman penjalaran pertumbuhan tersebut dalam ruang ekonomi. Tindakan mengabaikan dimensi tata ruang, ditambah dengan hanya menekankan pemikiran jangka pendek, akan memberikan kontribusi terhadap semakin tajamnya kesenjangan antarwilayah (Miller, 1989 : 8)

Pengembangan wilayah merupakan perangkap yang melengkapi diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar desa dan kota, antar sektor serta pembukaan dan percepatan dan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerh perbatasan, dan daerh terbelakang lainnya, yang disesuaikan tujuan dan prinsip dan penekatan dalam pengembangan wilayah juga tidak terlepas dari tujuan dn prinsip pembangunan nasional.

Hal ini berarti setiap kegiatan pembangunan di daerah harus mempertimbangkan kondisi dan situasi regional (aspek kewilayahan) disamping pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sektoral. Kebijaksanaan pembangunan regional di Indonesia paling tidak mempunyai empat tujuan utama (Tojiman S, 1981) yaitu :

1. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian antara pembangunan antar sektoral dan pembangunan regional, dengan meletakkan berbagai pembangunan sektoral pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan potensi dan prioritasnya.

2. Meningkatkan keseimbangan dan keharmonisan aerta pemerataan pertumbuhan antar wilayah.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan.

4. Meningkatkan keserasian hubungan antar pusat-pusat wilayah dengan hinterlandnya dan antar kota dan desa.

Pada dua dasawarsa terakhir, perencanaan regional Indonesia semakin menunjukan aura recpectability (pancaran kehormatan), seiring semakin kompleksnya tantangan dan masalah pembangunan dan adanya keyakinan bahwa pendekatan kewilayahan merupan jawaban yang paling tepat untuk mengatasi ketimpanagn hasil-hasil pelaksanaan pembangunan, khususnya ketimpangan antar wilayah. Denagn demikian pembangunan regional diharapkan dapat muncul sebagai salah satu alternatif paradigma pembangunan yang berfungsi sebagai balance terhadap penerapan pola kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh para pemegang kebijaksanaan ekonomi orde baru.

2.3. Klasifikasi Wilayah

Klasifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan property tertentu. Penggolongan yang dimaksud haruslah memperhatikan keseragaman sifat dan memperhatikan semua individu. Semua individu yang ada dalam populasi mendapat tempat dalam golongannya masing-masing. Usaha untuk mengubah atau mengeliminir (menghilangkan) data seperti yang terjadi dalam proses generalisasi, tidak terdapat dalam klasifikasi.

Tujuan utama klasifikasi adalah tidak untuk menonjolkan sifat tertentu dari sejumlah individu, melainkan mencari defferensiasi antar golongan. Cara-cara yang dapat dikerjakan dalam klasifikasi dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Secara garis besar, klasifikasi dapat diperbedakan ke dalam dua golongan, yaitu klasifikasi yang bertujuan untuk mengetahui deferensiasi jenis dan klasifikasi yang bertujuan untuk mengetahui deferensiasi tingkat.

2.4. Prinsip Perwilayahan

1. Pewilayahan wilayah formal (homogen)

Berarti pengelompokan unit-unit lokal yang memiliki ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu. Tipe dan jumlah kriteria yang digunakan cukup menentukan tingkat kesulitan pewilayahan.

2. Pewilayahan wilayah fungsional

Berarti pengelompokan unit lokal yang memperlihatkan tingkat interdependensi yang cukup besar. Tekanan perhatian pada aliran yang terkait dengan titik sentral (nodal) bukan pada keseragaman wilayah. Beberapa cara yang dapat digunakan antara lain (1) analisa aliran (flow analysis), baik kegiatan sosial, ekonomi maupun fisik; baik berupa barang maupun jasa, (2) analisa gravitasi, yang menekankan pada aspek kekuatan daya tarik antar wilayah.

3. Pewilayahan daerah perencanaan (administratif)

Meski awal penentuannya berdasar pada dua hampiran di atas, namun pada tahap selanjutnya lebih menekankan pada pertimbangan politis, khususnya untuk kepentingan program-program pembangunan.Wilayah yang dibentuk seagai realisasi gabungan beberapa topik, tentu saja berbeda dengan yang hanya mendasarkan pada satu topik saja. Topik-topik yang dibicarakan di sini adalah termasuk dalam cakupan topik yang lebih besar. Sebagai contoh dapat dikemukakan, suatu wilayah yang dihasilkan dari delimitasi atau curah hujan saja akan menghasilkan wilayah dengan satu topik saja (single topic region), sedangkan delimitasi regional yang mendasarkan pada gabungan dari beberapa topic seperti data curah hujan, masa hawa, temperature, dan tekanan udara dalam jangka panjang akan menghasilkan wilayah-wilayah iklim yang mempunyai karakteristik berbeda-beda. Wilayah dalam perwujudan seperti terakhir ini disebut combined topic region. Contoh ini diharapkan dapat diekstrapolasi sendiri dalam bidangnyua masing-masing.

Di samping mendasarkan pada topik-topikdalam delimitasi wilayah dapat pula mendasarkan pada topik-topik yang tidak berhubungan dengan erat. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang eksistensi wilayah ekonomi (economi region); dasar-dasar delimitasinya tidak semata-mata pada faktor-faktor ekonomi, tetapi faktor-faktor nonekonomi pun perlu dipertimbangkan.

Keuntungan total region terletak pada pelaksanaannya, terutama ditinjau dari segi administrative conrinience-nya. Namun pendekatan wilayah (region approach) yang mendasarkan pada cara-cara klasik tersebut lebih banyak menimbulkan kesulitan daripada kemudahannya. Hal ini semata-mata karena berhubungan dengan keluasaan masalah yang harus dicakup. Untuk keperluan perencanaan, konsep-konsep seperti ini selalu dihindarkan mengingat derajat homogenitas gejkala biasanya sangat kecil.

2.5. Konsep-Konsep Wilayah

1. Wilayah homogen, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa bersifat heterogen. Pada umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam. Dengan demikian konsep wilayah homogen sangat bermanfaat dalam penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi/daya dukung utama yang ada dan pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan masing masing wilayah;

2. Wilayah nodal, menekankan perbedaan dua komponen-komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. konsep wilayah nodal diumpamakan sebagai suatu ”sel hidup” yang mempunyai inti dan plasma. Inti adalah pusat-pusat pelayanan/pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang ( hinterland );

3. Wilayah sebagai sistem, dilandasi atas pemikiran bahwa komponen-komponen di suatu wilayah memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dan tidak terpisahkan;

4. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada wilayah baik akibat sifat alamiah maupun non alamiah sehingga perlu perencanaan secara integral;

5. Wilayah administratif-politis, berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. wilayah yang dipilih tergantung dari jenis analisis dan tujuan perencanaannya. Sering pula wilayah administratif ini sebagai wilayah otonomi. Artinya suatu wilayah yang mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan kebijaksanaan sendiri-sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya di dalamnya.

2.6. Pendekatan Perencanaan Wilayah

PendekatanSektoral

Pendekatandidasarkanpadasektor-sektorkegiatan yang ada di wilayahtersebut.

PendekatanKewilayahan

Melihatpemanfaatanruangsertainteraksiberbagaikegiatandalamruangwilayahpengelompokkansuatuwilayahdapatdilakukanberdasarbatasadministrasimemandangwilayahterdiridaribagian-bagianwilayah yang lebihkecil dg potensidandayatariknyamasing-masing.

2.7. Faktor-Faktor dalam Perencanaan Wilayah

Potensi di setiapwilayahadalahberbeda

Ø Perbedaanpotensimenyebabkandiperlukannyaperencanaan yang berbeda-beda.

Ø Potensiwilayahharusdigunakansebesar-besarnyakesejahteraanrakyat

Perkembanganteknologi yang sangatcepatmempengaruhiperubahankehidupanmanusia.
Adanyakesalahanperencanaanmasalalushgtidakdapatdiubahataudiperbaikikembali.

misal: pembangungan di jalurhijauatausempadan.

diperlukanperencanaanberikutnya yang lebihterarah

Kebutuhanlahansemakinmeningkat.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

2. Meningkatkan keseimbangan dan keharmonisan aerta pemerataan pertumbuhan antar wilayah.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan.

4. Meningkatkan keserasian hubungan antar pusat-pusat wilayah dengan hinterlandnya dan antar kota dan desa.

Berdasarkan kategorinya, wilayah dapat mempunyai realisasi yang bermacam-macam. Penggolongan yang umum digunakan dalam regionalisasinya adalah : single topic region (wilayah bertopik tunggal), combined topic region (wilayah bertopik region), multiple topic region (wilayah bertopik banyak), total region (wilayah total), dan compage.

Single topic region adalah suatu wilayah yang eksistensinya didasarkan pada satu macam topic saja. Bila ditinjau dari tipenya, wilayah ini dapat merupakan wilayah formal ataupun wilayah fungsional.

Jenis wilayah kedua yang ditinjau dari kategorinya adalah combined topic region. Sekilas eksistensi wilayah yang kedua ini sama dengan yang tersebut pertama, tetapai sebetulnya terdapat perbedaan penting diantara keduanya.

Wilayah yang dibentuk seagai realisasi gabungan beberapa topik, tentu saja berbeda dengan yang hanya mendasarkan pada satu topik saja. Topik-topik yang dibicarakan di sini adalah termasuk dalam cakupan topik yang lebih besar. Sebagai contoh dapat dikemukakan, suatu wilayah yang dihasilkan dari delimitasi atau curah hujan saja akan menghasilkan wilayah dengan satu topik saja (single topic region), sedangkan delimitasi regional yang mendasarkan pada gabungan dari beberapa topic seperti data curah hujan, masa hawa, temperature, dan tekanan udara dalam jangka panjang akan menghasilkan wilayah-wilayah iklim yang mempunyai karakteristik berbeda-beda. Wilayah dalam perwujudan seperti terakhir ini disebut combined topic region. Contoh ini diharapkan dapat diekstrapolasi sendiri dalam bidangnyua masing-masing.

Kategori yang ketiga, multiple topic region, adalah suatu wilayah yang eksistensinya mendasarkan pada beberapa topik yang berbeda satu sama lain.

Secara bebas dapat dikatakan bahwa dalam combined topic region mendasarkan pada unsur-unsur dari satu topik, sedangkan pada multiple topic region mendasarkan pada beberapa topic yang berbeda-beda tetapi masih berhubungan satu sama lain. Hal ini biasanya diarahkan pada tujuan-tujuan yang lebih luas sifatnya. Sebagai contoh untuk mengevaluasi sesuatu daeraah untuk daerah pertanian, maka faktor-faktor yang berhubungan dengan pertanian digunakan sebagai dasar untuk delimitasinya. Faktor-faktor itu antara lain me;liputi data tentang iklim, keadaan tanah, hidrologi, geomorfologi dan lain-lain yang dianggap memegang peranan penting dalam masalah pertanian. kombinasi dari berbagai topik tersebut akan menentukan timbulnya multiple topic region.